Melampaui Destinasi Tunggal: Rekonseptualisasi Diplomasi Pariwisata Berkelanjutan dan Wisata Medis Indonesia–Korea Selatan

 Melampaui Destinasi Tunggal: Rekonseptualisasi Diplomasi Pariwisata Berkelanjutan dan Wisata Medis Indonesia–Korea Selatan

 

 

Pariwisata adalah pilar fundamental perekonomian jasa yang menyentuh langsung denyut kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Selama beberapa dekade, relasi pariwisata antara Indonesia dan Korea Selatan memperlihatkan volume pergerakan manusia yang signifikan. Turis asal Korea Selatan merupakan salah satu kontributor wisatawan mancanegara (wisman) papan atas di Indonesia, sementara Seoul, Pulau Jeju, dan Busan menjadi destinasi favorit pelancong Indonesia.

Namun, telaah kritis atas arsitektur pariwisata kedua negara memperlihatkan dua kelemahan struktural. Pertama, ketimpangan sebaran geografis: arus wisman Korea ke Indonesia terkonsentrasi sangat masif di Pulau Bali (lebih dari 80%), sementara destinasi pariwisata prioritas lainnya masih minim kunjungan. Kedua, kerja sama pariwisata masih berfokus pada wisata liburan konvensional (leisure tourism), belum merambah ke segmen pariwisata bernilai tambah tinggi seperti pariwisata medis (medical tourism), wisata kebugaran (wellness tourism), serta wisata konvensi dan pameran internasional (MICE).

Peningkatan status hubungan menjadi Special Comprehensive Strategic Partnership (SCSP) pasca-kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul harus dimanfaatkan sebagai platform untuk meredesain peta jalan pariwisata bilateral yang lebih terintegrasi, bernilai tambah tinggi, dan berwawasan lingkungan.

Diversifikasi Destinasi Melalui "Beyond Bali Connectivity"

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), seperti Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Likupang, dan Mandalika. Tantangan utama bagi turis Korea untuk mengunjungi destinasi-destinasi ini adalah ketiadaan konektivitas penerbangan langsung (direct flights) serta minimnya ketersediaan informasi promosi wisata yang sesuai dengan preferensi wisatawan Korea.

Karakteristik pelancong Korea Selatan sangat menyukai aktivitas petualangan luar ruang (outdoor trekking), olahraga golf, wisata bahari selam (diving), dan pengalaman kuliner otentik. Di bawah payung SCSP, Kementerian Pariwisata RI bersama Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea (MOLIT) perlu merumuskan paket deregulasi hak angkut udara (bilateral air services liberalization).

Langkah konkret yang harus dieksekusi:

1. Pembukaan rute penerbangan sewa (charter flights) dan penerbangan langsung berjadwal dari Incheon dan Gimhae menuju hub regional Indonesia, seperti Manado (gerbang Likupang dan Bunaken), Medan/Silangit (Danau Toba), dan Praya (Lombok/Mandalika), yang dioperasikan bersama oleh maskapai nasional kedua negara.
2. Penyelarasan promosi digital terpadu melalui kerja sama antara Korea Tourism Organization (KTO) dan platform Wonderful Indonesia, dengan memanfaatkan ekosistem digital populer di Korea seperti Naver dan KakaoTalk untuk memetakan ulasan atraksi wisata lokal Indonesia secara akurat dan berbahasa Korea.

Pengembangan Ekosistem Wisata Medis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Korea Selatan diakui secara global sebagai episentrum wisata medis dunia, khususnya dalam bidang bedah plastik rekonstruktif, dermatologi estetika, transplantasi sel induk (stem cell), serta perawatan kanker berpresisi tinggi. Setiap tahunnya, puluhan ribu warga Indonesia berobat ke luar negeri dengan devisa yang keluar mencapai triliunan rupiah.

Melalui kemitraan SCSP, Indonesia dapat mengubah dinamika ini menjadi peluang industrialisasi layanan kesehatan dalam negeri. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali, dan KEK Kesehatan di BSD menjadi lokasi strategis bagi kemitraan investasi rumah sakit Korea Selatan (seperti Seoul National University Hospital atau Asan Medical Center).

Model kerja sama ini bukan sekadar mengizinkan dokter spesialis Korea berpraktik di zona KEK, melainkan mewajibkan transfer keahlian medis klinis dan manajemen rumah sakit modern kepada dokter dan perawat Indonesia. Dengan hadirnya pusat layanan kesehatan berstandar Korea di dalam negeri, Indonesia tidak hanya dapat menahan arus devisa kesehatan ke luar negeri, tetapi juga menarik pasien dari kawasan regional Asia Tenggara dan Oseania untuk berobat ke Bali seraya menikmati pemulihan di fasilitas wisata kebugaran (wellness retreat) berbasis herbal Nusantara.

Pariwisata Regeneratif dan Dekarbonisasi Sektor Perhotelan

Pariwisata masa depan menuntut kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Arus over-turisme (overtourism) di destinasi populer berisiko merusak daya dukung lingkungan (carrying capacity), menghasilkan gunungan sampah plastik, dan merusak terumbu karang.

Kerangka SCSP harus menginisiasi program percontohan Bilateral Regenerative Tourism Standard. Korea Selatan memiliki keunggulan teknologi dalam sistem pengolahan limbah mandiri (zero-waste hotel systems) dan bangunan perhotelan hemat energi berstandar hijau.

Konsorsium pariwisata kedua negara dapat menerapkan teknologi pemurnian air daur ulang, sensor pintar penghemat listrik tenaga surya, serta sistem manajemen sampah pesisir terintegrasi di kawasan cagar wisata pulau-pulau kecil (seperti di Kepulauan Komodo dan Kepulauan Seribu). Di saat yang sama, masyarakat adat lokal pesisir diberdayakan sebagai pemandu wisata ekologis (eco-tour guide) bersertifikat, memastikan bahwa setiap rupiah belanja wisatawan mancanegara mengalir langsung ke penguatan ekonomi komunitas lokal.

Pariwisata dalam bingkai Kemitraan Komprehensif Khusus adalah instrumen diplomasi antar-manusia (people-to-people contact) yang paling nyata. Dengan menyatukan keindahan alam dan keramahan budaya Indonesia bersama keunggulan teknologi konektivitas dan manajemen kesehatan Korea Selatan, kedua negara dapat membangun model pariwisata baru yang berkelanjutan, menyejahterakan, dan berdaya saing global menuju 2045.

Catatan Kaki / Rujukan:

1. Korea Tourism Organization (KTO). (2025). Outbound Tourism Survey and Behavioral Patterns of Korean Travelers in Southeast Asian Markets. Wonju: KTO.
2. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2025). Rencana Strategis Pemasaran Pariwisata Mancanegara: Diversifikasi Pasar Menuju Destinasi Super Prioritas. Jakarta.
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Peta Jalan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pelayanan Kesehatan dan Wisata Kebugaran Nasional. Jakarta.
4. World Tourism Organization (UN Tourism). (2024). Policy Guidance on Regenerative Tourism and Medical Travel Ecosystems in the Asia-Pacific Region. Madrid.

ARTIKEL 9: SUBTEMA GAGASAN BARU UNTUK PENGUATAN HUBUNGAN INDONESIA–KOREA SELATAN MENUJU 2045

Judul:

Arsitektur Penyeimbang Multipolar: Menginisiasi Poros Kekuatan Menengah (M4) Menuju Orde Indo-Pasifik 2045

Tahun 2045 adalah titik temu historis bagi dua bangsa: Republik Indonesia merayakan satu abad kemerdekaannya dengan visi menjadi negara maju berkekuatan ekonomi lima besar dunia (Indonesia Emas 2045), sementara Republik Korea merayakan satu abad pembebasan nasionalnya dengan ambisi memantapkan status sebagai negara poros global (Global Pivotal State/GPS). Namun, jalan menuju visi besar tersebut dihadapkan pada satu tantangan eksistensial yang sama: memburuknya arsitektur keamanan global akibat rivalitas hegemoni tanpa kompromi antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia terikat pada doktrin politik luar negeri bebas-aktif yang menolak terseret dalam pakta pertahanan militer eksklusif mana pun. Di sisi lain, Korea Selatan, meskipun terikat aliansi keamanan formal dengan Washington, menghadapi dilema struktural akibat keterikatan kedekatan ekonomi dan geografis dengan Beijing. Peningkatan status bilateral menjadi Special Comprehensive Strategic Partnership (SCSP) pasca-kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul harus dimanfaatkan untuk melahirkan gagasan revolusioner di luar kotak diplomasi konvensional (out of the box): Membangun Poros Kekuatan Menengah (Middle-Power Minilateralism) sebagai Penyeimbang Orde Kawasan Menuju 2045.

Inisiatif Forum "M4" (Indonesia, Korea Selatan, Australia, dan India)

Selama ini, arsitektur kawasan diwarnai oleh pembentukan aliansi militer sempit bercorak tandingan, seperti AUKUS dan perluasan kerja sama Quad, yang memicu kekhawatiran terjadinya perlombaan senjata dan fragmentasi ASEAN. Di sisi lain, forum multilateral besar kerap kali lamban menghasilkan keputusan taktis karena prinsip konsensus mutlak.

Gagasan baru yang perlu diinisiasi oleh Jakarta dan Seoul di bawah payung SCSP adalah membidani lahirnya forum konsultasi strategis minilateral berkekuatan menengah: The Middle Powers Quartet (M4) yang merangkul Indonesia, Korea Selatan, Australia, dan India.

Karakteristik forum M4 berbeda secara fundamental dari aliansi militer tradisional:

1. Bukan Pakta Pertahanan Agresif: M4 didesain sebagai platform koordinasi stabilitas kawasan (strategic hedging and de-escalation mechanism), yang berfokus pada pencegahan konflik (conflict prevention), kebebasan navigasi laut berbasis Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982), dan netralitas jalur pelayaran pasokan energi.
2. Kekuatan Penekan Diplomatik: Ketika tensi di Selat Taiwan atau Laut Natuna Utara memanas, forum M4 bertindak sebagai penengah rasional (honest broker) yang mengeluarkan posisi diplomatik bersama, menolak hegemoni sepihak, dan mendesak de-eskalasi kekuatan besar melalui saluran hukum internasional.
3. Penyelarasan AI Terbuka dan Keamanan Siber: M4 membentuk kerangka tata kelola kecerdasan artifisial dan rantai pasok teknologi yang inklusif, mencegah duopoli standar teknologi antara blok Barat dan Timur yang dapat mengisolasi negara-negara berkembang.

Pembentukan "Indonesia–Korea Bilateral Sovereign Wealth and Innovation Fund"

Tantangan kedua menuju 2045 adalah mobilisasi modal pembangunan jangka panjang yang mandiri dari tekanan utang bersyarat politik. Indonesia memiliki Indonesia Investment Authority (INA), sementara Korea Selatan memiliki dana investasi kekayaan negara terkemuka, seperti Korea Investment Corporation (KIC) dan National Pension Service (NPS) yang mengelola aset ratusan miliar dolar AS.

Gagasan konkret berikutnya adalah pembentukan wahana investasi bersama: The Korea–Indonesia Strategic Future Fund (KISFF) dengan target komitmen modal awal US$ 5 miliar melalui skema pembiayaan ekuitas bersama (co-equity investment).

Dana abadi bilateral ini diarahkan secara spesifik untuk membiayai proyek-proyek peradaban masa depan kedua negara yang memiliki tingkat keekonomian strategis tinggi:

1. Pembangunan Infrastruktur Digital IKN dan Smart Cities: Mendanai jaringan kabel optik bawah laut mandiri yang menghubungkan Jakarta, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Busan, guna memutus ketergantungan transit data pada simpul pihak ketiga.
2. Pabrik Rekayasa Biogenetik Tropis: Mendanai konsorsium riset farmasi untuk memproduksi vaksin mRNA mandiri dan terapi genomik bagi penyakit tropis yang kerap diabaikan oleh industri farmasi transnasional Barat.
3. Penguasaan Satelit Konstelasi Rendah (LEO Satellites): Mendanai peluncuran konstelasi satelit orbit rendah buatan bersama PT LAPAN/BRIN dan Korea Aerospace Research Institute (KARI) untuk menjamin kemandirian konektivitas internet broadband dan mitigasi bencana alam di seluruh kepulauan Nusantara.

Pendirian Dewan Pemuda Masa Depan Bilateral Menuju 2045 (Future Leaders Council)

Diplomasi antar-negara kerap kali rapuh jika hanya diikat oleh dokumen perjanjian elite yang rentan berubah ketika terjadi pergantian rezim pemerintahan. Keberlanjutan kemitraan hingga tahun 2045 menuntut pelembagaan peran generasi penerus (successor generation).

Kerangka SCSP harus meresmikan pendirian Indonesia–Korea 2045 Youth Council. Dewan ini beranggotakan para pemimpin muda terpilih dari kalangan akademisi, peneliti teknologi, wirausahawan rintisan digital (start-up founders), jurnalis investigasi, dan aktivis kebijakan publik dari kedua negara.

Dewan ini memiliki mandat formal untuk menyerahkan dokumen White Paper Rekomendasi Masa Depan secara tahunan langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan Presiden Republik Korea pada setiap KTT Bilateral. Dengan melembagakan suara generasi muda, kemitraan strategis kedua negara akan memiliki imunitas terhadap fluktuasi geopolitik jangka pendek, karena dipandu oleh visi jangka panjang yang dimiliki bersama oleh para arsitek masa depan bangsanya.

Menatap tahun 2045, Indonesia dan Republik Korea ditakdirkan untuk menjadi pilar penopang stabilitas peradaban dunia. Ketika kekuatan ekonomi, kelenturan diplomasi, keteguhan prinsip kemerdekaan, dan supremasi teknologi kedua bangsa disatukan dalam sebuah visi arsitektur kawasan yang inklusif, Jakarta dan Seoul tidak sekadar mempertahankan kedaulatannya di tengah badai geopolitik, melainkan memimpin penataan kembali tata dunia baru yang lebih adil, damai, dan makmur bagi seluruh umat manusia.

Rachmad Rofik. Mahasiswa S1 Ilmu Politik. Universitas Sunan Gresik

Rujukan:

1. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea (MOFA). (2024). Strategy for a Free, Peaceful, and Prosperous Indo-Pacific Region: Expanding Minilateral Partnerships with Middle Powers. Seoul.
2. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2024). Orientasi Politik Luar Negeri Bebas-Aktif Menghadapi Polarisasi Geopolitik Kawasan dan Penguatan Peran Kepemimpinan Indonesia. Jakarta: Kemlu RI.
3. Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2025). Middle-Power Coalition in the Indo-Pacific: Institutionalizing Minilateral Cooperation Between ASEAN and Northeast Asia. Jakarta.
4. Indonesia Investment Authority (INA) & Korea Investment Corporation (KIC). (2025). Joint Bilateral Investment Outlook on Strategic Infrastructure, Digital Connectivity, and High-Tech Innovation. Jakarta/Seoul.