Menkeu Bongkar Pemda Parkir Dana Rp 234 Triliun, Rakyat Menjerit Pejabat Nikmati Bunga Bank Gratis

 

Menkeu Bongkar Pemda Parkir Dana Rp 234 Triliun, Rakyat Menjerit Pejabat Nikmati Bunga Bank Gratis

Fenomena dana pemerintah daerah yang mengendap di bank kembali menohok logika publik. Di saat rakyat menghadapi tekanan ekonomi dan harga kebutuhan pokok tidak kunjung turun, dana Pemda mencapai Rp 234 triliun justru “tidur” di perbankan dan menghasilkan bunga bank ratusan miliar rupiah per bulan.

Situasi ini memunculkan ironi: rakyat menjerit, sementara pemerintah daerah secara tak langsung menikmati bunga dari dana yang tidak segera dibelanjakan.

 

Menkeu: Masalahnya Bukan Uang, Tapi Eksekusi yang Lambat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025 berjalan sangat lambat. Padahal, anggaran dari pemerintah pusat sudah disalurkan tepat waktu.

“Ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Dana Pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun,” tegas Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi di Kemendagri, Jakarta (20/10).

Akibat lambatnya belanja, dana tersebut tidak mengalir ke proyek publik, infrastruktur, bantuan sosial, dan perputaran ekonomi lokal. Sebaliknya, uang itu menghasilkan bunga yang signifikan untuk kas daerah — bukan untuk masyarakat yang membutuhkan perputaran ekonomi cepat.

 

Dampak ke Masyarakat: Proyek Lambat, Harga Sulit Turun

Realisasi belanja APBD hingga September 2025 baru 51,3% dari total pagu. Beberapa pos yang paling mengkhawatirkan:

• Belanja modal turun >31%
• Belanja barang dan jasa turun 10,5%
• Belanja lainnya anjlok 27,5%

Akibatnya:

• pembangunan fisik terhambat,
• lapangan kerja tidak berkembang,
• proyek UMKM macet,
• efek rem ke ekonomi lokal makin terasa.

Rakyat merasakan tekanan ekonomi, sementara dana triliunan yang seharusnya bergerak menyokong pembangunan malah menghasilkan bunga di bank.

 

Rincian 15 Daerah dengan Dana Mengendap Tertinggi & Bunga Bulanan

Total bunga dana mengendap Rp 234 triliun setara:

• Rp 487 miliar per bulan (deposito rupiah)
• Rp 780 miliar per bulan (jika dalam USD)

Estimasi bunga per daerah (proporsional):

Daerah	Dana Mengendap (T)	Estimasi Bunga/Bulan (Rp)
Provinsi DKI Jakarta	14,6	30,38 miliar
Provinsi Jawa Timur	6,8	14,15 miliar
Kota Banjarbaru	5,1	10,61 miliar
Provinsi Kalimantan Utara	4,7	9,78 miliar
Provinsi Jawa Barat	4,1	8,53 miliar
Kabupaten Bojonegoro	3,6	7,49 miliar
Kabupaten Kutai Barat	3,2	6,66 miliar
Provinsi Sumatera Utara	3,1	6,45 miliar
Kabupaten Kepulauan Talaud	2,6	5,41 miliar
Kabupaten Mimika	2,4	4,99 miliar
Kabupaten Badung	2,2	4,57 miliar
Kabupaten Tanah Bumbu	2,11	4,39 miliar
Provinsi Bangka Belitung	2,10	4,37 miliar
Provinsi Jawa Tengah	1,9	3,95 miliar
Kabupaten Balangan	1,8	3,74 miliar

 

Fokus Jawa Timur & Bojonegoro: Dampak ke Gresik dan Kawasan Industri

Jawa Timur: Dana Mengendap Rp 6,8 Triliun

Sebagai pusat industri nasional, lambatnya perputaran anggaran Jatim berdampak langsung pada:

• percepatan infrastruktur yang tersendat,
• aktivitas pelabuhan & distribusi,
• geliat UMKM,
• ruang fiskal kabupaten/kota.

Bojonegoro: Rp 3,6 Triliun Menganggur

Daerah kaya migas ini memiliki kontribusi besar pada jalur ekonomi Tuban–Lamongan–Gresik. Dana besar yang tidak bergerak memperlambat:

• pembangunan desa,
• penyerapan tenaga kerja,
• potensi rantai pasok industri.

Konsekuensinya, wilayah penyangga seperti Gresik turut terdampak oleh melambatnya belanja publik dari daerah sekitar.

 

Penutup: Rakyat Butuh Aksi, Bukan Dana Mengendap

Ketika ekonomi masyarakat sedang sulit, dana daerah yang mengendap hingga ratusan triliun bukan sekadar angka — ini adalah kesempatan pembangunan yang terhenti.

Ironinya jelas terlihat: rakyat berjuang, sementara dana besar di kas Pemda menghasilkan bunga tanpa manfaat langsung bagi masyarakat.

Pemerintah pusat mendesak percepatan belanja produktif agar ekonomi lokal kembali bergerak dan manfaat anggaran benar-benar dirasakan rakyat.

 

Sumber