Puluhan Warga Pulopancikan- Gresik Kini Tempati Rumah Layak Huni

Foto dok. Diskominfo Gresik: Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul menyerahkan kunci secara simbolis kepada warga penerima manfaat, Kamis, 21 Mei 2026.

GRESIKNEWS.ID - Puluhan warga Desa Pulopancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur kini bisa tinggal di rumah dengan nyaman dan tenang, Kamis, 21 Mei 2026. Bertahun-tahun hidup dengan ancaman atap bocor, banjir, hingga rumah sempit yang berdempetan.

Kegembiraan warga Pulopancikan Gresik tersebut terlihat setelah Pemerintah Kabupaten Gresik bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) meresmikan sekaligus menyerahkan 35 unit Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Program tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, sekaligus penataan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Gresik.

Penyerahan kunci secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman bersama Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT SMF Bonai Subiakto, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa IV, Enfy Diana Dewi, serta Kepala Bappeda Kabupaten Gresik Edy Hadi Siswoyo.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Washil meninjau beberapa rumah penerima manfaat. Ia menyaksikan sendiri perubahan kondisi hunian warga yang sebelumnya kerap terdampak banjir akibat posisi rumah yang rendah.

“Alhamdulillah, tadi pagi saya melihat langsung rumah-rumah warga yang sebelumnya sering bocor dan tergenang saat hujan. Sekarang rumahnya sudah lebih aman, sehat dan nyaman ditempati. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi bentuk nyata kehadiran negara untuk masyarakat,” kata Sekda Washil dalam rilis Diskominfo Gresik.

Menurut Sekda Washil, program rumah layak huni tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor korporasi dalam mendukung program nasional penyediaan tiga juta rumah yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Washil menjelaskan, Desa Pulopancikan memang menjadi salah satu kawasan prioritas revitalisasi permukiman sejak 2017. Berbagai pembenahan dilakukan secara bertahap, mulai dari pembangunan drainase, jalan lingkungan, sanitasi, akses air bersih, pengelolaan limbah, hingga penataan bangunan dan persampahan.

“Pulopancikan ini kawasan strategis sekaligus kawasan heritage. Karena itu, penataannya tidak hanya memperbaiki rumah warga, tetapi juga menjaga wajah kawasan bersejarah Kabupaten Gresik agar lebih tertata dan layak,” imbuhnya.

Berkat penataan kawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemkab Gresik juga memperoleh dukungan Pemerintah Pusat, salah satunya pembangunan rumah pompa untuk mengurangi dampak genangan rob di kawasan tersebut.

Meski demikian, Sekda Washil mengakui tantangan penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Gresik masih cukup besar. Saat ini masih terdapat hampir 5.000 unit RTLH yang masuk dalam basis data kemiskinan ekstrem desil 1 dan desil 2.

Pada tahun 2026, Dinas Cipta Karya, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DCKPKP) telah mendata sekitar 647 unit rumah prioritas. Sebanyak 246 unit direncanakan ditangani melalui PAPBD 2026, sementara 401 unit lainnya akan dilanjutkan pada APBD 2027.

Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi kawasan Pulopancikan juga dinilai strategis karena berada di kawasan heritage yang berdekatan dengan Bandar Grissee, Kampung Arab, dan Kampung Pecinan. 

Penataan hunian warga diharapkan dapat memperkuat identitas sejarah Kabupaten Gresik sekaligus menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat, aman, dan tertata.

“Kami berharap kolaborasi bersama PT SMF dan Balai Penyediaan Perumahan dapat terus berlanjut agar semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaat rumah layak huni,” imbuhnya.

Sementara Kepala Bappeda Kabupaten Gresik. Edy Hadi Siswoyo menjelaskan, pembangunan 35 unit RLH di Desa Pulopancikan menelan anggaran sekitar Rp 1,25 miliar yang seluruhnya bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT SMF Tahun Anggaran 2025.

Dengan rata-rata bantuan sebesar Rp 35,9 juta per rumah, proses pembangunan dilakukan selama empat bulan atau 120 hari kalender dengan konsep swakelola berbasis partisipasi masyarakat.

“Program ini melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Jadi warga ikut terlibat dalam proses pembangunan, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan tempat tinggalnya,” kata Edy.

Bagi warga penerima manfaat, perubahan tersebut membawa rasa syukur yang sulit digambarkan. Titik (60), salah satu penerima bantuan, mengaku kini tidak lagi khawatir rumahnya kebanjiran saat hujan turun.

“Dulu rumah saya sering kebanjiran kalau hujan. Sekarang rumahnya sudah ditinggikan jadi tidak banjir lagi. Alhamdulillah sekarang juga sudah punya tembok sendiri, tidak menempel lagi dengan rumah sebelah. Saya sangat berterima kasih,” kata Titik penuh haru. 

Kegiatan ditutup dengan penyerahan kunci rumah secara simbolis kepada perwakilan penerima manfaat. (Youn).