Perhatikan Masyarakat, KWGe dan DPRD Gresik Gelar Dialog Publik Bahas Jalan Poros Desa

Foto dok. KWG : Kondisi Jalan Poros Desa di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur yang telah selesai diperbaiki oleh Pemkab Gresik, Senin, 1 Juni 2026.

GRESIKNEWS.ID – Komunitas Wartawan Grisse (KWGe) bersama DPRD Gresik akan menggelar dialog publik dalam Mengawal Jalan Poros Desa (JPD). Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada 2 Juni 2026 di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Gresik.

Ketua KWGe, Miftahul Arif mengatakan kolaborasi antara insan pers dan wakil rakyat merupakan bagian dari upaya mencari solusi terhadap persoalan infrastruktur Desa. Terutama tentang jalur JPD yang banyak manfaatnya untuk masyarakat.

“Tema ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Apalagi fakta menunjukan kemantapan jalan baru 69 persen. Problem Jalan Poros Desa harus menjadi perhatian bersama, karena menyangkut kebutuhan masyarakat secara langsung,” kata Miftahul Arif , Senin, 1 Juni 2026.

Lebih lanjut Miftahul Arif menambahkan, kegiatan tersebut akan dihadiri para pemangku kebijakan, diantaranya Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) Ketua DPRD M Syahrul Munir serta Kadis PUTR, Dhinnita Tri Astuti.

Dalam dialog tersebut, panitia juga mengundang Kepala Desa yang tahu dengan kondisi rill kondisi jalan desa serta problem yang dihadapi masyarakatnya.

“Adanya Kepala Desa yang jadi peserta dialog, nanti membuat dialog semakin aktif, karena Kepala Desa desa yang tahu kondisi rill, kondisi jalan beserta problemnya,” imbuhnya.

Sementara Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir mengatakan, persoalan JPD membutuhkan perhatian serius, karena berkaitan langsung pertumbuhan ekonomi warga.

“Sudah seharusnya Pemerintah mulai menata Jalan Poros Desa, sehingga mobilitas ekonomi masyarakat bisa berjalan lancar. Jika jalan Desa bagus, tentu akan berdampak ke masyarakat,” kata Syahrul Munir.

Lebih lanjut Syahrul menegaskan, legislatif berkomitmen mendukung upaya pembangunan JPD, agar penanganannya bisa lebih maksimal melalui dukungan anggaran.

Menurut Syahrul Munir, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Tahun 2024, terdapat 218 ruas jalan poros desa dengan total panjang mencapai 436,93 kilometer. Namun tingkat kemantapan jalan hanya sekitar 69 persen.

“Selama ini belum semua ruas JPD mendapat perhatian optimal. Melalui dialog ini kami berharap, ada solusi bersama, sehingga pembangunan JPD bisa menjadi fokus prioritas,” imbuhnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Gresik, Dhiannita Tri Astuti melalui Kabid Bina Marga, Eddi Pencoro mengatakan, APBD 2026 terdapat alokasi sekitar Rp 20 miliar untuk penanganan JPD.

Selain itu, dalam Perubahan APBD 2026, Dinas PUTR Gresik juga diusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 92 miliar khusus penanganan JPD.

“Ada 22 ruas di APBD murni dan diusulkan 19 ruas tambahan di P-APBD khusus untuk perbaikan JPD, fokus kami di Gresik Selatan, karena memang kerusakan parah ada disana,” imbuhnya.

Selain itu, Eddi Pencoro menambahkan mayoritas penanganan dilakukan dengan struktur betonisasi, karena dinilai lebih kuat untuk menopang mobilitas kendaraan masyarakat.

Eddi juga menyebut wilayah Gresik Selatan menjadi kawasan dengan kondisi JPD paling parah, sehingga menjadi prioritas penanganan.

“Kalau jalan Kabupaten ada pemeliharaan rutin melalui URC (Unit Reaksi cepat), tetapi untuk jalan poros desa saat ini fokusnya lebih banyak pada penanganan dan peningkatan jalan,” katanya. (Youn)