Ribuan Masyarakat Gresik BPJS Kesehatan PBI Tidak Aktif, Masa Geram Unjuk Rasa ke DPRD dan BPJS Kesehatan

Foto massa Geram yang masuk ke halaman Kantor DPRD Kabupaten Gresik, Rabu, 18 Pebruari 2026.

GRESIKNEWS.ID - Unjuk rasa Gerakan rakyat melawan (Geram) masyarakat Gresik di Gedung DPRD Kabupaten Gresik dan Kantor BPJS Kesehatan, Rabu, 18 Pebruari 2026. Massa menuntut diaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Kesehatan, Penerima Bantuan Iuran (PBI). 

Puluhan massa Geram membentangkan spanduk besar bertuliskan, 'Sehatan itu hak rakyat. Amanah Konstitusi Undang-undang Dasar 1945, menegaskan negara bertanggung jawab penuh atas pendidikan dan kesehatan rakyat dan Jangan Alihkan dana Kesehatan dan Pendidikan demi kepentingan oligarki'. 

Dari unjuk rasa tersebut disambut baik oleh jajaran Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik bersama Dinas Sosial dan Pimpinan BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik. 

Dalam kesempatan tersebut, Wakil koordinator aksi, Syaifudin, mengatakan, banyak masyarakat Gresik yang tiba-tiba dinonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). 

Selain itu, banyak sekolah yang masih menahan ijazah. Sehingga harus diketahui DPRD Kabupaten Gresik. 

"Kita sampaikan aspirasi ini kepada DPRD dan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik. Sebab, Pemerintah harus menjamin kesehatan dan pendidikan dasar gratis bagi rakyat," kata Syaifudin saat mediasi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Gresik.

Selain itu, layana kesehatan bagi anggota BPJS Kesehatan dinilai kurang maksimal, sebab pasien yang masih sakit, tapi sudah disuruh pulang oleh oknum dokter. "Ini tidak manusiawi. Kenapa pasien BPJS Kesehatan seolah-olah dilarang sakit. Sebab, belum sembuh tapi disuruh pulang," katanya. 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik, M. Zaifudin, mengatakan, DPRD Kabupaten Gresik bersama Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Gresik melalui program Universal Health Coverage (UHC). 

"Melalui UHC, kita di DPRD menyetujui anggaran daerah untuk melayani kesehatan masyarakat. Anggarannya cukup besar, sehingga masyarakat Gresik dapat dicaver oleh UHC," kata Zaifudin. 

Selain itu Zaifudin menambahkan, terkait layanan kesehatan yang memulangkan pasien BPJS Kesehatan yang belum sembuh, itu merupakan prioritas dokter, sebab yang mengetahui pasien itu sembuh atau belum adalah dokter. 

"Mungkin hasil laboratorium menunjukkan pasien itu sudah membaik, sehingga dokter memperbolehkan pasien untuk pulang," imbuhnya. 

Sedangkan terkait penahanan ijazah oleh lembaga pendidikan, nanti akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan untuk koordinasi. "Karena saat ini belum ada data yang valid terkait lembaga sekolah mana yang menahan ijazah tersebut. Nanti kita agendakan lagi," katanya. 

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Gresik, M. Syahrul Munir mengatakan, hasil dari audiensi antara Pemerintah Kabupaten Gresik, DPRD, Dinas Sosial dan BPJS Kesehatan telah menyepakati tidak boleh menolak pasien yang berobat bagi warga Gresik. 

Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Gresik juga akan terus melakukan reaktivasi terhadap 38.905 Peserta JKN PBI yang dinonaktifkan. "Pemerintah Kabupaten Gresik sudah berhasil reaktivasi sejumlah kurang lebih 8.000 Peserta PBI per 17 Pebruari 2026. Proses reaktivasi akan terus dilakukan hingga mencapai data maksimal," kata Syahrul Munir. 

Sedangkan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Gresik, Janoe Tegoeh Prasetijo mengatakan, BPJS Kesehatan hanya menerima tugas dari Kementerian Sosial. Sehingga, data yang aktif maupun tidak aktif, itu dari pusat. "Kalau ada dari Kementerian Sosial itu sudah di reaktivasi dan masuk ke data BPJS Kesehatan, pasti tidak sampai 5 menit sudah kembali aktif," kata Janoe. 

Masa membubarkan diri dengan tertib setelah tuntutan dimediasi oleh Ketua DPRD Kabupaten Gresik dan menghasilkan solusi yang jelas. (Youn).