Penguatan Penegakan Hukum Manfaatkan Forensik Digital, Kanwil DJP Jatim II Amankan Penerimaan Uang Negara Rp 140,88 Miliar dari Wajib Pajak

Rangkaian foto kegiatan Kanwil DJP Jawa Timur II dalam mengamankan penerimaan uang negara berkoordinasi dengan berbagai pihak, Jumat, 11 September 2026.

 

GRESIKNEWS.ID - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur II mengamankan penerimaan negara sebesar Rp 140.876.077.796,  melalui kegiatan penegakan hukum perpajakan. Capaian tersebut merupakan hasil dari penguatan penegakan hukum yang dilakukan melalui pemanfaatan data, teknologi, dan kolaborasi antarfungsi dengan dukungan fungsi intelijen dan kegiatan forensik digital.

 

Penerimaan tersebut berasal dari tiga kegiatan utama, yaitu pemeriksaan bukti permulaan sebesar Rp 119.290.646.499, penyidikan sebesar Rp 1.304.234.028, serta kolaborasi penegakan hukum sebesar Rp20.281.197.269.

 

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Arridel Mindra mengatakan, dalam pelaksanaannya, Kanwil DJP Jawa Timur II mengoptimalkan informasi dan data yang tersedia untuk menghasilkan penanganan yang lebih terarah dan berbasis risiko.

 

Salah satunya dilakukan melalui kegiatan intelijen perpajakan dalam rangka Penanganan Wajib Pajak Suspend sesuai PER-9/PJ/2025. Mulai Januari 2026 hingga 9 September 2026, telah dilakukan penanganan terhadap 27 Wajib Pajak Suspend yang menghasilkan 27 Lembar Informasi Intelijen Perpajakan (LIIP).

 

Dari kegiatan tersebut, telah terealisasi pembayaran sebesar Rp 13.147.604.002 yang tercatat sebagai bagian dari penerimaan melalui kolaborasi penegakan hukum. “Capaian ini menjadi bagian dari upaya Kanwil DJP Jawa Timur II dalam menangani ketidakpatuhan perpajakan sekaligus mendorong terciptanya kepatuhan yang berkelanjutan,” kata Arridel Mindra, dalam rilisnya, Jumat, 11 September 2026.

 

Menurut Arridel Mindra, seiring dengan berkembangnya digitalisasi aktivitas usaha, Kanwil DJP Jawa Timur II terus menyesuaikan metode penegakan hukum perpajakan melalui pemanfaatan teknologi forensik digital. “Sampai dengan 9 September 2026, forensik digital telah dimanfaatkan untuk mendukung 29 kegiatan, yang terdiri atas 12 pemeriksaan, 16 pemeriksaan bukti permulaan dan 1 penyidikan,” imbuhnya.

 

Sekarang ini, pemanfaatan forensik digital dilakukan untuk memperoleh, mengamankan, memeriksa dan menganalisis data elektronik yang relevan, sehingga dapat memperkuat proses analisis dan pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

Selain itu, perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya aktivitas ekonomi, menuntut penegakan hukum perpajakan yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut.

 

“Penegakan hukum perpajakan saat ini tidak dapat dilepaskan dari pemanfaatan data dan teknologi. Kami terus memperkuat kemampuan intelijen dan forensik digital serta membangun kolaborasi antarfungsi agar setiap informasi dapat dianalisis dan ditindaklanjuti secara tepat, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

 

Lebih lanjut Arridel Mindra menegaskan, bahwa capaian penerimaan uang negara merupakan salah satu hasil dari kegiatan penegakan hukum. Namun, tujuan yang lebih luas adalah menciptakan kepatuhan dan keadilan dalam sistem perpajakan.

 

“Penegakan hukum bukan semata-mata mengenai penerimaan uang negara, tetapi juga bagaimana membangun kepatuhan dan memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi kewajibannya. Kami berharap, penguatan pengawasan dan penegakan hukum dapat memberikan efek jera (deterrent effect) bagi Wajib Pajak dengan karakteristik ketidakpatuhan sejenis sekaligus mendorong kepatuhan secara berkelanjutan,” katanya.

 

Ke depan, Arridel Mindra menambahkan, Kanwil DJP Jawa Timur II akan terus memperkuat sinergi antara fungsi pengawasan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, intelijen dan fungsi terkait lainnya.

 

Melalui penguatan penegakan hukum yang berbasis data dan teknologi, Kanwil DJP Jawa Timur II berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi optimal bagi pengamanan penerimaan negara sekaligus mewujudkan sistem perpajakan yang adil, profesional, efektif, dan berintegritas.

 

“Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan menjunjung profesionalitas, objektivitas dan akuntabilitas serta menjaga kerahasiaan data dan informasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya. (youn).