DPRD Gresik Beri Saran Tentang Retribusi dan Optimalisasi PAD dalam Pendapat Akhir Fraksi APBD 2025

Kegiatan Rapat Paripurna tentang penyampaian Pendapat Akhir (PA) Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin, 22 Juni 2026.

GRESIKNEWS.ID ,– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menggelar Rapat Paripurna tentang penyampaian Pendapat Akhir (PA) Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin, 22 Juni 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Gresik Muhammad Syahrul Munir beberapa Fraksi memberikan catatan dan rekomendasi dari enam Fraksi terkait pelaksanaan program pembangunan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Syaichu Busiri juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan pentingnya strategi pemungutan pajak yang efektif sejak tahap perencanaan. Menurutnya, upaya peningkatan pendapatan daerah harus tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja) setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil.

Syaichu Busiri menegaskan pendampingan, monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan target pendapatan daerah dapat tercapai secara optimal.

"Kebocoran di sektor retribusi daerah masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah Daerah diminta segera mengambil langkah konkret untuk menekan potensi hilang pendapatan daerah akibat kebocoran retribusi," kata Syaichu Busiri, dalam paripurna secara terbuka untuk umum.

Noto Utomo, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan mengatakan pentingnya menjaga kualitas perencanaan pembangunan dan profesionalisme birokrasi. 

Menurut Noto Utomo, capaian kerja sama antara eksekutif dan legislatif selama tahun anggaran 2025 harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar program-program yang telah direncanakan tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi harus diwujudkan dalam pencapaian indikator kinerja yang jelas pada masing-masing perangkat daerah," kata Noto Utomo. 

Di sisi lain, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Muhammad Kurdi, menyampaikan rekomendasi terkait upaya peningkatan PAD. Salah satunya melalui optimalisasi sistem pemungutan berbasis digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta perluasan basis wajib pajak baru.

Gerindra juga menyampaikan pentingnya percepatan serapan belanja modal melalui perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, khususnya pada proyek-proyek infrastruktur strategis yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

"Berbagai masukan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta kualitas pembangunan dan pelayanan publik pada tahun-tahun mendatang," kata Kurdi. (youn).